Aturan Untuk Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing yang ada di Indonesia diatur dalam UU tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal asing ini harus memenuhi sejumlah unsur. Beberapa di antaranya adalah kegiatan tersebut haruslah berupa penanaman modal, usaha dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dilakukan oleh investor atau penanam modal dari asing, serta menggunakan modal asing seluruhnya atau patungan bersama dengan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bentuk-bentuk penanaman modal pun beragam. Di antaranya adalah mengambil sebagian saham saat pendirian PT, membeli saham serta cara lain yang masih sesuai ketentuan dalam perundang-undangan. Dengan begini maka tiap perusahaan yang terdapat modal asing di dalamnya tanpa melihat berapa batasan jumlah modal, dapat dikatakan sebagai penanaman modal asing.

Ternyata, tidak semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal asing di Indonesia. Beberapa bidang di bawah ini tertutup untuk penanaman modal asing terutama untuk penguasaan penuh karena bidang-bidang tersebut penting untuk negara serta berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Bidang-bidang ini di antaranya adalah pelabuhan, produksi, transmisi serta distribusi listrik, pelayaran, telekomunikasi, penerbangan, kereta api, air minum, media massa serta pembangkit tenaga atom. Penanam modal asing atau investor dari luar negeri dilarang untuk menanamkan modalnya pada bidang-bidang tersebut di atas, namun masih bisa menanamkan modal pada bidang lainnya.

Terdapat pula jenis usaha yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh perusahaan dari penanaman modal asing di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2007 serta Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007. Bidang usaha yang dilarang atau tertutup bagi penanaman modal asing ialah perjudian atau kasino, museum pemerintahan, peninggalan sejarah seperti candi atau prasasti, monumen, pemukiman atau lingkungan adat, objek ziarah, serta pemanfaatan koral alam. Sementara bidang usaha yang diperbolehkan atau dikatakan terbuka untuk penanaman modal asing dengan syarat, di antaranya adalah kemitraan, lokasi tertentu, kepemilikan modal, perizinan khusus, kepemilikan modal dan lokasi, modal dalam negeri serta perizinan khusus.

Keseluruhan proses penanaman modal asing di Indonesia diatur dan diurus oleh badan penanam modal setempat. Mulai dari proses pengajuan permohonan, tahap persiapan, tahap konstruksi hingga tahap operasional harus dilakukan secara sistematis oleh calon penanam modal atau calon investor melalui badan penanam modal di Indonesia. Badan ini sendiri bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal atau biasa disingkat BKPM. Badan yang telah berdiri sejak 1973 ini secara khusus mengoordinasikan dan mengatur segala proses dari penanaman modal asing mulai dari tahap pertama hingga tahap terakhir. BKPM juga berfungsi sebagai badan advokasi khusus untuk para investor. Demikian informasi seputar BKPM dan penanaman modal asing yang ada di negara Indonesia. Semoga bermanfaat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *